Sebagai partai, dan partai adalah milik rakyat (sebagai kelompok pemilik 'saham' partai) maka partai sejatinya tidak boleh berbeda pendapat dengan pendapat rakyat, sang pemilik. Tapi karena partai harus dikelola dan dikendalikan oleh sedikit rakyat (pengurus, sebagai perwakilan rakyat) maka tidak tertutup kemungkinan perbedaan tindakan dan perbuatan antara kebanyakan suara rakyat dengan pemegang mandat sebagai perwakilan rakyat itu. Lain yang disuarakan rakyat banyak misalnya, tapi bisa lain pula yang disuarakan oleh beberapa orang ini. Inilah dua hal yang mesti menjadi perhatian, jargon atau moto partai di satu sisi dan realisisasi jargon atau moto itu sendiri di sisi lain.
Di era modern yang hak demokrasi itu benar-benar mudah terlihat oleh rakyat melalui berbagai media partai atau media lainnya maka jargon 'suara rakyat suara partai' yang sudah dikumandangkan Partai Golkar sejak jauh-jauh hari dan sejak kesepakatan di Munas terakhir itu jangan sampai diselewengkan oleh segelintir orang yang mengatasnamakan rakay. Harus diingat bahwa pada Munaslub 2016 lalu, jargon 'suara rakyat adalah suara partai' juga tetap tidak diutak-atik. Sejatinya memang demikian jika ingin merebut hati rakyat untuk kelak merebut suara rakyat itu sendiri.
Bagi kepengurusan Partai Golkar Kabupaten Karimun yang baru saja terpilih dan dikukuhkan di awal tahun 2017 ini, bolehlah bertanya kepada diri masing-masing, apakah bersedia membuktikan pada diri masing-masing bahwa suara rakyat adalah suara partai? Sejatinya, harus. Karimun dengan hampir 300-an ribu jiwa penduduk yang jika setengahnya saja sudah mempunyai hak pilih tentu saja itu jumlah yang sangat besar untuk disia-siakan oleh Golkar. Sesungguhnya itulah yang mestinya dijadikan sasaran harapan oleh partai berlambang pohon beringin ini.
Kini setiap pengurus di DPD Partai Golkar Karimun, bukan tidak mengerti bahwa jargon partai ini adalah jargon mulia yang memang pro rakyat. Itu jualah yang sejatinya dilaksanakan seluruh jajaran pengurus dalam setiap kesempatan. Dan menghadapi Pemilu serentak yang akan dihelat pada tahun 2019 nanti, jargon ini tidak akan serta-merta bisa ada begitu saja di mata rakyat. Perlu pembuktian oleh --terutama-- jajaran pengurus yang diberi mandat untuk itu.
Maka kerja keras sangat diperlukan dalam menghadapi tantangan ini. Setiap pengurus yang diberi amanah untuk mengelola dan membesarkan partai ini wajib hukumnya untuk bekerja keras membuktikan dalam keseharian bahwa Partai Golkar memang memperjuangkan kepentingan rakyat. Bukan kepentingan segelintir orang saja.
Ayo buktikan bahwa tindak-tanduk pengurus mencerminkan perjuangan ke arah perjuangan demi kepentingan rakyat. Sebagai manusia biasa --di luar status sebagai pengurus-- paa pengurus partai ini juga harus menjalani hidup dan kehidupan sebagai manusia biasa. Dalam menjalankan hidup dan kehidupan itulah harus dibuktikan bahwa para pengurus tidak melakukan tindakan dan perbuatan yang mencederai kepentinbgan rakyat. Jika itu dapat dilaksanakan, maka itu berarti pengurus mampu bersuara dan berbuat sebagai suara dan tindakan harapan rakyat. Semoga!***
Bagi kepengurusan Partai Golkar Kabupaten Karimun yang baru saja terpilih dan dikukuhkan di awal tahun 2017 ini, bolehlah bertanya kepada diri masing-masing, apakah bersedia membuktikan pada diri masing-masing bahwa suara rakyat adalah suara partai? Sejatinya, harus. Karimun dengan hampir 300-an ribu jiwa penduduk yang jika setengahnya saja sudah mempunyai hak pilih tentu saja itu jumlah yang sangat besar untuk disia-siakan oleh Golkar. Sesungguhnya itulah yang mestinya dijadikan sasaran harapan oleh partai berlambang pohon beringin ini.
Kini setiap pengurus di DPD Partai Golkar Karimun, bukan tidak mengerti bahwa jargon partai ini adalah jargon mulia yang memang pro rakyat. Itu jualah yang sejatinya dilaksanakan seluruh jajaran pengurus dalam setiap kesempatan. Dan menghadapi Pemilu serentak yang akan dihelat pada tahun 2019 nanti, jargon ini tidak akan serta-merta bisa ada begitu saja di mata rakyat. Perlu pembuktian oleh --terutama-- jajaran pengurus yang diberi mandat untuk itu.
Maka kerja keras sangat diperlukan dalam menghadapi tantangan ini. Setiap pengurus yang diberi amanah untuk mengelola dan membesarkan partai ini wajib hukumnya untuk bekerja keras membuktikan dalam keseharian bahwa Partai Golkar memang memperjuangkan kepentingan rakyat. Bukan kepentingan segelintir orang saja.
Ayo buktikan bahwa tindak-tanduk pengurus mencerminkan perjuangan ke arah perjuangan demi kepentingan rakyat. Sebagai manusia biasa --di luar status sebagai pengurus-- paa pengurus partai ini juga harus menjalani hidup dan kehidupan sebagai manusia biasa. Dalam menjalankan hidup dan kehidupan itulah harus dibuktikan bahwa para pengurus tidak melakukan tindakan dan perbuatan yang mencederai kepentinbgan rakyat. Jika itu dapat dilaksanakan, maka itu berarti pengurus mampu bersuara dan berbuat sebagai suara dan tindakan harapan rakyat. Semoga!***
Tidak ada komentar:
Posting Komentar